Pemerintah Ingin Ganti PNS Dengan Robot 'Revolusi Digital'

 

Jakarta - Pemerintah benar-benar serius ingin mewujudkan rencana percepatan dalam mengurus birokrasi. Salah satu cara yang bakal ditempuh adalah memangkas jumlah pegawai negeri sipil (PNS) dan menggantinya dengan robot kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Satya Pratama mengatakan ke depannya pemerintah akan lebih banyak menggunakan teknologi digital dalam memberikan pelayanan kepada publik. Atas dasar itu jumlah PNS akan dirampingkan dan dikurangi secara bertahap.

"Jadi (PNS digantikan robot), ke depannya pemerintah akan menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan pelayanan kepada publik. Jumlah PNS tidak akan gemuk dan akan dikurangi secara bertahap," kata Satya kepada detikcom, Minggu (28/11/2021).

Meski begitu, bukan berarti seluruh PNS akan dipecat dan digantikan robot. Melainkan kolaborasi antara sumber daya manusia dengan teknologi.

"Tidak (dihilangkan), tetap ada PNS namun jumlahnya tidak gemuk atau besar," ujarnya.

Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi yang begitu pesat dalam beberapa tahun terakhir sehingga bisa menjadi kunci efisiensi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

“Mimpinya pak Jokowi ‘kan digital revolution dan AI (artificial intellegence) masuk ke semua kegiatan dalam pemerintahan maupun masyarakat,”

Rencana ini juga semakin diperkuat usai beberapa waktu pemerintah ingin mengurangi jumlah PNS berjabatan eselon III dan IV di kementerian. 

Konsep ini akan terus dimatangkan dan butuh perencanaan yang lebih komprehensif. Untuk itu, waktu yang dibutuhkan juga tidak singkat. "Masih dikaji lebih lanjut," jelas Satya.

Rencana PNS digantikan robot pertama kali diungkap oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada akhir 2019. Saat itu dia meminta maaf kepada pejabat eselon III dan IV jika harus terpangkas karena akan digantikan dengan AI.

"Maaf kalau di sini ada eselon III dan IV, kita akan pangkas mulai tahun depan agar terjadi kecepatan dalam setiap memutuskan perubahan dunia yang begitu cepat, pelan-pelan saja," kata Jokowi saat jadi pembicara kunci di acara pertemuan tahunan Bank Indonesia 2019 di Hotel Raffles, Kuningan, Jakarta Selatan (28/11/2019).

Orang nomor satu di Indonesia itu juga telah meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo untuk menggantikan PNS dengan robot.

"Saya sudah perintahkan juga ke Men-PAN diganti dengan AI. Kalau diganti artificial intelligence, birokrasi kita lebih cepat. Saya yakin itu," tuturnya.

Robot jadi salah satu kunci modernisasi birokrasi dan ibu kota baru 

Fadjroel juga mengungkapkan jika penggunaan robot AI nantinya akan masuk dalam sendi-sendi pemerintahan hingga yang paling detail.

Untuk itu, pemerintah saat ini benar-benar menggodog rencana tersebut sehingga masuk dalam jalur jalan (road map) pemerintahan yang disusun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (Kemen PAN-RB).

“Pak Tjajo (Tjahjo Kumolo, Menteri PAN-RB) sedang buatkan peta jalannya. Jadi kita menunggu peta jelannya. Kalau tambahan soal AI, itu ide tambahan dari pak Jokowi,” jelas Fadjroel di Istana Presiden, Jakarta. 

Bahkan, penggunaan robot dan digitalisasi ini nantinya menjadi salah satu komponen utama pemerintah dalam membangun ibu kota baru di Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara.

“Beliau tidak hanya tertarik memakai AI untuk birokrasi tetapi juga untuk regulasi. Bahkan, untuk ibu kota baru beliau mengharapkan yang serupa,”

Meski begitu, rencana ini sepertinya tidak akan berjalan dalam waktu yang cepat. Jokowi pun memiliki waktu 5 tahun kedepan untuk bisa mewujudkan mimpi besarnya ini. 

Kabar Jokowi akan segera mengganti para PNS manusia menjadi robot jelas menjadi kabar yang cukup mengejutkan dan memancing banyak perhatian publik.

Banyak yang menilai jika rencana tersebut masih sangat jauh bisa terwujud, terlebih sekarang ini Indonesia masih sangat membutuhkan serapan lapangan tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran.

Namun, jika benar ini segera diterapkan pemerintah maka harus dengan persiapan yang matang sehingga tidak menjadi blunder di masa depan.