Informer New

SK Belum Terbit, Guru Honorer Resah Informer - Sejumlah peserta tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru 2021 di Kabupaten Bandung Barat (KBB) hingga kini belum mendapat SK dan NIP sejak dinyatakan lolos seleksi Desember 2021. Naasnya, di tengah penantian para guru mendapat SK dan NIK, mereka justru mendapat masalah baru. Gaji para guru yang dinyatakan lolos PPPK diputus dengan dalih sudah tak bisa dicover anggaran BOS. Diketahui, peserta PPPK Guru merupakan tenaga honorer di satu sekolah negeri. Karena honor mereka tak dibayar banyak guru memilih berhenti mengajar di sekolah asalnya. "Kalau di daerah saya, kepala sekolah tidak membayar honor dari BOS, dengan alasan guru yang lolos PPPK tak bisa dapat gaji dari BOS. Banyak temen saya memilih berhenti mengajar karena tidak dapat honor," jelas Iwa Elyana, peserta PPPK asal Cipongkor, Senin 28 Maret 2022. Iwa menjelaskan pemutusan pembayaran honor dilakukan sejak dinyatakan lolos, Januari 2022. Kalau pun ada y...

Para Tenaga Honorer di seluruh Indonesia masih berpeluang jadi PNS/PPPK. Di tengah wacana penghapusan honorer pada 2023, ada rencana formasi atau seleksi CPNS/PPPK 2022 ini akan difokuskan buat honorer. Selain itu Pemerintah tidak akan membuka penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) besar-besaran pada tahun 2022. Nah, rencananya pemerintah akan membuka CPNS untuk tenaga honorer, dikutip dari Kontan.co.id. Pemerintah akan membuka kesempatan bagi tenaga honorer menjadi PNS. Hal ini menyusul kebijakan pemerintah yang menetapkan dua jenis pegawai pemerintah, yakni PNS atau ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Peraturan yang dimaksud adalah PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Mohammad Averrouce menjelaskan, pihaknya sedang melakukan ...

Kontrak Kerja PPPK Guru Proses pengusulan penetapan NIP PPPK 2021 tengah berjalan. PPPK guru maupun nonguru diusulkan nomor induknya oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) ke Badan Kepegawaian Negara (BKN), untuk ditetapkan resmi menjadi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Karo Humas BKN Satya Pratama mengungkapkan ada dua regulasi yang mengatur tentang PPPK 2021, yaitu PermenPAN-RB Nomor 28 Tahun 2021 untuk jabatan fungsional guru. Kemudian PermenPAN-RB Nomor 29 Tahun 2021 untuk jabatan fungsional (nonguru). Kedua regulasi itu menyatakan masa kerja PPPK adalah nol tahun setelah perjanjian kerja ditetapkan. "Jadi, masa pengabdian honorer tidak dihitung lagi ketika resmi menjadi PPPK," terang Satya kepada media, Senin (24/1). Di dalam PermenPAN-RB 28 Tahun 2021, lanjutnya, golongan gaji PPPK guru yang dipersyaratkan S1 atau D-4, ditetapkan pada golongan IX. Sementara untuk golongan gaji PPPK nonguru, PermenPAN-RB 29 Tahun 2021 menyebutkan tergantung kelas ...

  Cukur Rambut Siswa Dapat Dipidana? Informer -  Maraknya hukuman Guru terhadap muridnya dengan mencukur rambutnya karena sudah panjang ( gondrong ) atau sebab lain diluar dari pada sebab medis menjadi perhatian khusus dari Ketua DPC LSM Baladaya Kabupaten Bekasi, sekaligus Pemred Kabar Daerah Jawa Barat. Seperti kejadian yang pernah terjadi ditahun 2016, karena melakukan hukuman pemotongan rambut Seorang guru di Wilayah Jawa Barat sebut Saja SO hampir saja dibui didalam penjara karena orang tua atau wali muridnya tidak terima dengan kejadian tersebut. Mengenali bentuk kekerasan anak jadi modal awal mencegah praktiknya di lingkungan sosial, tidak terkecuali sekolah. Dari sekian banyak, apakah mencukur rambut siswa adalah salah satunya? Safeguarding Advisor Yayasan Plan International Indonesia, Sigit Wacono, menjelaskan, dalam kasus ini, pihak sekolah sebaiknya tidak langsung mencukur rambut anak tersebut. "Perlu  assessment  dulu," ...

  Guru Honorer Tidak di Gaji Sejak Januari Sejumlah guru honorer SD dan SMP mengeluhkan belum menerima gaji sejak Januari hingga saat ini kepada DPRD Banjarmasin, Kalimantan Selatan.  Keluhan itu disampaikan para guru honorer kepada Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin H Yamin yang didampingi Anggota Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin Hari Kartono di Gedung DPRD Kota Banjarmasin, Senin (21/3).  “Kami prihatin dengan nasib para guru honorer ini,” kata Yamin.  Dia meminta Komisi IV DPRD Banjarmasin yang membidangi pendidikan untuk menindaklanjuti kelurahan para guru honorer itu. Yamin pun berharap Pemerintah Kota Banjarmasin lebih memperhatikan kesejahteraan para guru honorer ini. Sebab, dia menegaskan para guru honorer ini ikut berperan besar mencerdaskan anak bangsa. "Secepatnya dipenuhi hak mereka," ujar politikus Partai Gerindra, itu. Ketua Forum Guru Honor SD (FGHSD) Banjarmasin M Ali Wardana menyampaikan ada sekitar 1.600 guru honor SD dan SMP di Banjarmasin yang belum...

  Cek Link Penetapan NIPPPK Guru dan Non Guru Proses seleksi CPNS 2021 dan PPPK sudah mencapai tahap penetapan NIP. Terhitung hingga saat ini Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menetapkan NIP CPNS 2021 dan PPPK beberapa kali. Peserta yang berhasil lolos dapat mengecek penetapan NIP CPNS dan PPPK melalui link https://s.id/UpdateNIP_NIP3K2021. ( cara pengecekan tunggu iklan 10 detik - click continue here - get link ) Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama BKN Satya Pratama kepada Liputan6.com, beberapa waktu lalu mengatakan jika penetapan NIP diupdate setiap pekan pada hari Jumat. Sejauh ini dikatakan tidak ada kendala berarti dalam proses penetapan NIP CPNS ini. Sekarang tinggal tugas masing-masing instansi mengumumkannya kepada para calon abdi negara. "Tidak ada (kendala), yang telah diterbitkan tinggal diumumkan oleh instansi," ujar Satya. Seperti mengutip dari data, Senin (14/03/2022),  BKN telah menetapkan Nomor Induk Pegawai atau...

  Gaji dan Rapelan PPPK Guru dari Bulan Februari Pemerintah mulai menepati janjinya untuk para guru honorer yang lulus menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2021. Para guru honorer yang lulus PPPK 2021 bisa bernapas lega. Janji pemerintah bahwa mereka akan mendapatkan 14 kali gaji mulai direalisasikan. Setelah menandatangani kontrak kerja pada Jumat, 4 Maret 2022, mereka akan menerima SK PPPK pada Selasa (8/3). “Alhamdulillah, Selasa besok, pak wali kota akan menyerahkan SK PPPK,” kata Ketua Forum Honorer Nonkategori Dua Indonesia (FHNK2I) Kota Kediri Mohamad Badrul Munir kepada JPNN.com, Sabtu (5/3). Arul, sapaan akrab guru honorer pendidikan agama Islam (PAI) ini, sangat bersyukur. Setelah menerima SK PPPK, bulan depan akan menerima gaji April dan rapelan Februari-Maret. Walaupun tahun ini tidak dihitung per Januari, tetapi menurut Arul, hitungan 12 bulan tetap full. Sebab, kontrak kerjanya dihitung mulai 1 Februari 2022 sampai 31 Januari 2027. Sesuai pe...

  Kontrak PPPK Guru di Temanggung Dimulai Juli 2022 Informer - Kontrak guru sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Kabupaten Temanggung akan dimulai Juli 2022. Hasil seleksi perekrutan tahap pertama dan kedua, terdapat 1.461 guru yang lolos. "Mereka yang sudah lolos seleksi, sebelum teken kontrak statusnya tetap sebagai guru honorer atau guru tidak tetap (GTT)," kata Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Temanggung, Agus Sujarwo, Selasa (15/3/2022).  Hasil seleksi tahap pertama dan kedua, ada 1.461 orang yang lolos. Namun ada satu orang yang tidak mengikuti pemberkasan meskipun sudah lolos seleksi. Ia menuturkan, setelah proses pemberkasan nanti akan muncul NIP dari Badan Kepegawaian Negara dan dilanjutkan penandatanganan kontrak. Masa Kontrak PPPK Guru "Teken kontrak pada Juli 2022, untuk masa kerja lima tahun ke depan," katanya. Dia menjelaskan, status mereka antara Januari-Juni 2022 adalah tenaga kependidikan yang dian...

  Kapan Penetapan NIPPPK Guru? Ketum DPP Forum Honorer Nonkategori Dua (FHNK2I) Raden Sutopo Yuwono mengungkapkan keprihatinannya atas molornya penetapan NIP PPPK guru di sejumlah daerah. Ada yang ditetapkan Maret, Juni, bahkan Juli sehingga menimbulkan kegelisahan di kalangan guru honorer. Sutopo khawatir jangan sampai kondisi tersebut menular ke sebagian besar daerah. Ini karena dia melihat daerah-daerah yang sudah mengontrak PPPK guru dan memberikan SK belum banyak.  "Informasi yang kami peroleh, daerah yang sudah memberikan SK PPPK guru rata-rata jumlahnya di bawah 400 sampai 500 orang. Di atas itu belum ada," kata Sutopo kepada informer news, Minggu (13/3). Laporan pengurus FHNK2I di daerah soal penetapan NIP PPPK pada Juli 2022 ini sangat disesalkan Sutopo. Itu karena Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku ketua Panitia Seleksi Nasional Calon Aparatur Sipil Negara (Panselnas CASN) telah menyampaikan surat kepada masing-masing pejabat pembina kepegawaian (PPK) soal pengus...

  Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Bagi ASN Kemendagri memastikan persetujuan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) CPNS dan PPPK di pemerintah daerah (pemda) keluar hari ini. Plh. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni mengaku hari ini (Senin, red) pihaknya telah menerima pertimbangan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atas pengajuan TPP gelombang pertama dari daerah. “Besok kami rapatkan lintas komponen dan kemudian dikeluarkan surat persetujuan bagi daerah yang memenuhi syarat berdasarkan validasi Biro Organisasi dan Tata Laksana, pertimbangan Menteri Keuangan, dan hasil rapat,” kata Fatoni dalam keterangan tertulisnya, Senin (7/3/2022). Fatoni membeberkan proses pengajuan persetujuan TPP dari daerah kepada Kemendagri. Pengajuan itu disampaikan daerah kepada Kemendagri melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Selanjutnya, Kemendagri melalui Biro Organisasi dan...

Portofolio Ukin PPG Daljab  Ukin Portofolio PPG  - Pada kesempatan ini admin akan membagikan contoh format pengisian portofolio uji kinerja (UKIN) PPG Daljab Tahun 2023. Sahabat Informer pelaksanakan PPG Dalam Jabatan Tahun  sedang berlangsung dalam 4 tahapan. Dalam pelaksanaannya para mahasiswa yang merupakan bapak/ibu guru di seluruh nusantara akan belajar mendalami materi pedagogi dan profesional. Setelah selesai mendalami materi dan belajar membuat perangkat pembelajaran serta dipraktekkan melalui kegiatan peer teaching, para mahasiswa akan lanjut melaksanakan PPL di sekolah masing-masing. Setelah selesai melaksanakan PPL dalam 3 siklus maka mahasiswa akan mengikuti Uji Kinerja (UKIN). Selain melaksanakan uji kinerja yang berupa praktek mengajar di sekolah tempat PPL, mahasiswa juga harus menyelesaikan portofolio uji kinerja. Ada beberapa hal yang harus diisi dalam portofolio ini dan harus di upload ke LMS. Adapun hal-hal yang harus dipersiapkan diantaranya Kegiatan ...

  SPTJM PPPK Untuk Pengusulan Penetapan NIP  Badan Kepegawaian Negara (BKN) melonggarkan persyaratan pengusulan penetapan NIP PPPK 2021.  Pelonggaran tersebut berupa ditiadakannya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk masa kerja PPPK minimal 3 tahun dan 6 tahun.  Namun demikian, ketentuan itu tidak berlaku untuk semua PPPK 2021.  Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen memastikan SPTJM masih tetap berlaku untuk PPPK nonguru. "SPTJM ditiadakan untuk PPPK guru, sedangkan PPPK nonguru tetap pakai SPTJM," kata Deputi Suharmen kepada media, Selasa (8/3). Dia memaparkan alasan sehingga BKN merevisi kembali syarat pengusulan penetapan NIP PPPK guru. Menurutnya, hal itu karena rekrutmen PPPK guru bersifat tertutup.  Artinya, mereka harus terdaftar di database honorer K2 dan data pokok pendidikan (dapodik). Berbeda dengan penerimaan PPPK nonguru yang bersifat terbuka, sehingga BKN tidak tahu apakah mereka sudah berpengalaman atau tidak...

  Pengumuman Seleksi Akademik PPG Daljab 2022 Pengumuman hasil seleksi administrasi Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan telah disampaikan pada 8 Maret 2022 melalui laman resmi PPG Kemdikbud. Sebanyak 391.530 guru dinyatakan lulus seleksi administrasi PPG. Guru yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi maka selanjutnya dapat mengikuti seleksi akademik. Kemdikbud bakal membuka tahapan cetak kartu peserta mulai 12 Maret 2022. Selanjutnya seleksi akademik bakal digelar 16-30 Maret 2022. Seleksi akademik akan dilaksanakan secara daring berbasis domisili.  Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan merupakan salah satu kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyelesaikan dan menuntaskan sertifikasi guru dalam jabatan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.  Tujuan pemberian bantuan biaya pendidikan PPG Dalam Jabatan ini adalah untuk memfasilitasi dan memberikan kesempatan bagi Guru yang...

  Langsung di Kontrak 5 Tahun PPPK Guru Sebanyak 93 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK guru tahap 1 di Kota Kediri resmi menandatangani kontrak kerja pada Jumat, 4 Maret 2022. Kontrak kerja ini merupakan salah satu tahapan pengangkatan PPPK guru 2021. Menurut Ketua Forum Honorer Nonkategori Dua Indonesia (FHNK2I) Kota Kediri Mohamad Badrul Munir, seharusnya ada 103 guru honorer yang akan menandatangani kontrak kerja. Namun, 10 di antaranya berkasnya belum klir sehingga bisa diangkat serentak bersama 93 orang lainnya. Sebanyak 5 orang menunggu pertimbangan teknis (Pertek), 5 lainnya masih BTL alias berkas tidak lengkap karena terganjal masa kerja. Masa kerjanya sebagai guru honorer negeri di bawah 3 tahun, padahal sebelumnya mengajar di sekolah swasta. Kalau digabungkan, lanjut Badrul, masa kerja 5 calon PPPK sudah di atas 3 tahun. Yang membuat dia lega, kontrak kerjanya langsung 5 tahun terhitung 1 Februari 2022 sampai 31 Januari 2027. Di dalam kontrak kerja itu t...

  Modul PPG 2022 Dalam Jabatan Download Modul PPG Dalam Jabatan Daring 2022 – Para guru atau pendidik yang tak kenal lelah mendidik putra-putri bangsa kendati di tengah  pandemi  yang masih merajalela. Kali ini Informer akan membagikan beberapa informasi beserta hal-hal penting yang berakitan dengan PPG dalam jabatan atau biasa disingkat daljab di tahun 2022 ini. Seperti yang kita ketahui bersama, guna meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, saat ini guru dituntut memiliki kompetensi yang mumpuni. Undang-Undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa terdapat empat kompetensi yang wajib dikuasai oleh guru. Kompetensi guru tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional , dan kompetensi sosial. Dengan menguasai kompetensi tersebut, barulah seorang guru bisa disebut sebagai guru profesional. Standardisasi keprofesionalan seorang guru juga tertuang dalam Undang-undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru...